JAKARTA – SINGGALANG Markas Besar Kepolisian telah memecat tidak
dengan hormat 267 anggotanya selama 2011. Sementara itu, 3.429 lainnya
melakukan pelanggaran disiplin dan 207 anggota terbukti melakukan tindak
pidana.
Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo, mengatakan, 12.987 anggota melakukan pelanggaran tata tertib dan 376 anggota disidang terkait kode etik.
Timur juga mengatakan, di masa kepemimpinannya, masih banyak kekurangan dalam menjalankan tugasnya.
“Oleh karena itu, saya atas nama seluruh jajaran kepolisian menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia,” kata dia di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (30/12) sebagaimana dikutip Vivanews.
Di akhir 2011, institusi Polri mendapat sorotan gara-gara dua kasus kekerasan yang diduga melibatkan aparat di Mesuji dan Bima.
Dua kasus tersebut juga menyulut aksi demonstrasi yang beberapa di antaranya berujung rusuh. Massa juga melontarkan tuntutan pencopotan sejumlah pejabat kepolisian yang dianggap bertanggung jawab, termasuk Kapolri, Jenderal Timur Pradopo.
Minta Kapolri dicopot
Anggota Komisi III DPR dari PDIP, Ahmad Basarah meminta Kapolri diganti. Kapolri dipandang gagal menjalankan tugas dengan baik.
Terakhir, gagalnya Polri meng amankan kasus pembakaran pesantren syiah di Dusun Nangkrenang Desa Karang Gayam Kecamatan Karang Penang, Madura.
Penyerbuan Pesantren yang dianggap berhaluan Syiah oleh masyarakat di Sampang Madura membuktikan Polri gagal melaksanakan tugasnya sebagai Pengayom dan pelindung masyarakat.
“Kalau intelejen Polri dapat melakukan deteksi dini dan melakukan langkah persuasif terhadap potensi konflik masyarakat di sana, saya yakin aksi anarkis pembakaran pesantren di Sampang tidak perlu terjadi,” tutur Basarah yang diwartakan detikcom.
Menurutnya, Polri di bawah kepemimpinan Timur Pradopo mengalami penurunan kualitas profesionalisme dan kepekaan sosial dalam mencermati gelagat dan dinamika yang eskalasi semakin meningkat akhir-akhir ini.
Jika kondisi Polri terus seperti begini, Basarah khawatir negara akan kehilangan perannya untuk
menganalisa potensi konflik yang terus bermunculan di tengah masyarakat kita dengan berbagai macam latar belakang penyebabnya.
Kalau kritik terhadap penurunan kualitas dan profesionalitas Polri saat ini dijawab dengan tuntutan meminta posisi politik institusi Polri diturunkan menjadi dibawah Kementerian adalah tidak elevan dan terlalu politis. Posisi politik Polri di bawah Presiden saat ini adalah posisi terbaik.
“Namun demi kebaikan rakyat dan keselamatan negara, Presiden sudah seyogyanya segera mengganti Kapolri Timur Pradopo dengan Jenderal Polisi lain yang kriteria memenuhi tantangan zaman pada saat ini,” usulnya.
Penanganan kasus pembakaran pesantren syiah di Dusun Nangkrenang Desa Karang Gayam Kecamatan Karang Penang, Sampang, Madura, tidak hanya dilakukan Polres Sampang saja, tapi juga melibatkan Polda Jatim. tidak hanya dilakukan Polres Sampang saja, tapi juga melibatkan Polda Jatim.
Penanganan kasus itu ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim. Penyidik dari polda pun turun ke lokasi, untuk menyelidiki kerusahan tersebut. Selain itu beberapa pejabat utama polda, meluncur ke lokasi kejadian.
Bekerja optimal
Sejumlah kalangan mendesak Kapolri mundur menyusul rentetan kasus ricuh polisi dengan warga di berbagai tempat. “Kita bekerja optimal. Hal-hal yang jadi harapan masyarakat kita akan realisasikan baik di jajaran markas besar sampai jajaran wilayah,” ujar Kapolri Timor Pradopo.
Kapolri mengatakan setiap masukan dari masyarakat menjadi bagian dari evaluasi dan peningkatan pelayanan bagi Korps Bhayangkara.
“Itu kita jadikan cambuk untuk pelayanan masyarakat lebih baik lagi,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan politisi PKS dan PDIP meminta presiden untuk mencopot Kapolri karena dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya. Sejumlah kasus kericuhan warga dan polisi menjadi tolak ukur kegagalan tersebut. (*)
Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo, mengatakan, 12.987 anggota melakukan pelanggaran tata tertib dan 376 anggota disidang terkait kode etik.
Timur juga mengatakan, di masa kepemimpinannya, masih banyak kekurangan dalam menjalankan tugasnya.
“Oleh karena itu, saya atas nama seluruh jajaran kepolisian menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia,” kata dia di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (30/12) sebagaimana dikutip Vivanews.
Di akhir 2011, institusi Polri mendapat sorotan gara-gara dua kasus kekerasan yang diduga melibatkan aparat di Mesuji dan Bima.
Dua kasus tersebut juga menyulut aksi demonstrasi yang beberapa di antaranya berujung rusuh. Massa juga melontarkan tuntutan pencopotan sejumlah pejabat kepolisian yang dianggap bertanggung jawab, termasuk Kapolri, Jenderal Timur Pradopo.
Minta Kapolri dicopot
Anggota Komisi III DPR dari PDIP, Ahmad Basarah meminta Kapolri diganti. Kapolri dipandang gagal menjalankan tugas dengan baik.
Terakhir, gagalnya Polri meng amankan kasus pembakaran pesantren syiah di Dusun Nangkrenang Desa Karang Gayam Kecamatan Karang Penang, Madura.
Penyerbuan Pesantren yang dianggap berhaluan Syiah oleh masyarakat di Sampang Madura membuktikan Polri gagal melaksanakan tugasnya sebagai Pengayom dan pelindung masyarakat.
“Kalau intelejen Polri dapat melakukan deteksi dini dan melakukan langkah persuasif terhadap potensi konflik masyarakat di sana, saya yakin aksi anarkis pembakaran pesantren di Sampang tidak perlu terjadi,” tutur Basarah yang diwartakan detikcom.
Menurutnya, Polri di bawah kepemimpinan Timur Pradopo mengalami penurunan kualitas profesionalisme dan kepekaan sosial dalam mencermati gelagat dan dinamika yang eskalasi semakin meningkat akhir-akhir ini.
Jika kondisi Polri terus seperti begini, Basarah khawatir negara akan kehilangan perannya untuk
Kalau kritik terhadap penurunan kualitas dan profesionalitas Polri saat ini dijawab dengan tuntutan meminta posisi politik institusi Polri diturunkan menjadi dibawah Kementerian adalah tidak elevan dan terlalu politis. Posisi politik Polri di bawah Presiden saat ini adalah posisi terbaik.
“Namun demi kebaikan rakyat dan keselamatan negara, Presiden sudah seyogyanya segera mengganti Kapolri Timur Pradopo dengan Jenderal Polisi lain yang kriteria memenuhi tantangan zaman pada saat ini,” usulnya.
Penanganan kasus pembakaran pesantren syiah di Dusun Nangkrenang Desa Karang Gayam Kecamatan Karang Penang, Sampang, Madura, tidak hanya dilakukan Polres Sampang saja, tapi juga melibatkan Polda Jatim. tidak hanya dilakukan Polres Sampang saja, tapi juga melibatkan Polda Jatim.
Penanganan kasus itu ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim. Penyidik dari polda pun turun ke lokasi, untuk menyelidiki kerusahan tersebut. Selain itu beberapa pejabat utama polda, meluncur ke lokasi kejadian.
Bekerja optimal
Sejumlah kalangan mendesak Kapolri mundur menyusul rentetan kasus ricuh polisi dengan warga di berbagai tempat. “Kita bekerja optimal. Hal-hal yang jadi harapan masyarakat kita akan realisasikan baik di jajaran markas besar sampai jajaran wilayah,” ujar Kapolri Timor Pradopo.
Kapolri mengatakan setiap masukan dari masyarakat menjadi bagian dari evaluasi dan peningkatan pelayanan bagi Korps Bhayangkara.
“Itu kita jadikan cambuk untuk pelayanan masyarakat lebih baik lagi,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan politisi PKS dan PDIP meminta presiden untuk mencopot Kapolri karena dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya. Sejumlah kasus kericuhan warga dan polisi menjadi tolak ukur kegagalan tersebut. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar