Gaya Hidup Hedon Wakil Rakyat

Beberapa waktu lalu, mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas pernah menyentil tentang gaya hidup para pejabat negara yang perlente dan cenderung hedonis. Tanggapan beragam pun lahir, terutama dari para anggota DPR-RI di Senayan, yang paling merasa tercubit.
Pernyataan Busyro sebenarnya bukan hal baru dan hanyalah satu dari sekian banyak kritik umum dan klasik yang sering dilontarkan terhadap para pejabat negara, khususnya kalangan DPR-RI.
Apalagi di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap salah satu pilar demokrasi yang diwakili oleh para anggota dewan yang mereka pilih dan percayakan untuk mengemban amanat untuk mewakili kepentingan rakyat.
Masyarakat sudah skeptik, bosan, lelah, serta marah dengan berita-berita miring tentang image DPR dan para anggotanya. Dari masalah korupsi, ketidakhadiran di berbagai rapat sehingga tidak memenuhi kuorum, rendahnya kinerja legislasi DPR dari target Prolegnas yang ingin dicapai, perselingkuhan, gaya hidup hedon, dan sebagainya.
Terakhir yang menyeruak adalah masalah pencitraan tentang gaya hidup para pejabat negara, khususnya di lembaga legislatif menjadi sorotan yang tajam dari publik. Apalagi ketika terlalu banyak daftar buruk yang diberitakan, khususnya tentang DPR.
Belum reda pro kontra tentang biaya perbaikan toilet gedung DPR yang mencapai angka Rp2 Miliar, sudah datang lagi berita yang menyentil ketidakpekaan nurani para wakil rakyat itu. Renovasi ruangan Badan Anggaran yang mencapai Rp20 Miliar.
Belum lagi perabot ruangannya diisi dengan barang impor kelas satu, yang sudah pasti harganya membuat rakyat jelata hanya menelan ludah.
Ditengah permasalahan rakyat yang masih banyak berkutat dalam pemenuhan kebutuhan paling substansial, alangkah rindunya mereka melihat para pejabat atau anggota DPR tampil lebih bersahaja, lebih peka, lebih berperasaan, dan membumi.
Memang gaya hidup adalah pilihan, tapi disisi lain, ada masalah profesionalisme khususnya tentang kinerja DPR yang kerap dinilai rendah, yang tercampur baur dengan ekspektasi masyarakat terhadap idealnya sosok dan image anggota dewan itu.
Mengharapkan agar gaya hidup ideal pejabat negara diatur melalu undang-undang atau peraturan pun belum tentu menyelesaikan masalah perang image ini. Karena membuat aturan pun membutuhkan waktu dan sumber daya, belum lagi niat baik serta niat politik yang baik untuk benar-benar membuatnya dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh.
Gaya hidup yang mencolok dan berlebihan para pejabat negara ketika diikuti dengan laporan kekayaan yang sebenar-benarnya dari pihak yang bersangkutan dan sistem hukum, serta aparat hukum yang bekerja seyogyanya seharusnya tidak menjadi masalah yang besar.
Tapi gaya hidup yang tidak peka terhadap situasi rakyat dan negara yang memprihatinkan, tetap harus mendapat ruang luas untuk dikritisi. Bagaimanapun anggota DPR perlu ditempa untuk menyadari posisinya sebagai wakil rakyat, yang idealnya peka terhadap kondisi rakyat, khususnya para pemilihnya.
Kritik membangun dan selalu mengingatkan dari publik bisa menjadi alat efektif setidaknya untuk memperingatkan anggota DPR bahwa mereka selalu diawasi dan bahwa tidak mungkin jika perangai dan kinerja mereka yang buruk akan membuat konstituen untuk tidak memilih mereka kembal